Pemerintah resmi membuka pintu yang selama ini tertutup rapat bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah yang bermimpi memiliki rumah sendiri. Melalui kebijakan terbaru yang diumumkan bersama Otoritas Jasa Keuangan, warga yang memiliki catatan kredit bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK senilai di bawah satu juta rupiah kini tidak lagi terhalang untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi.
Kebijakan terobosan ini disambut antusias oleh jutaan masyarakat yang selama bertahun-tahun gagal mengakses program perumahan subsidi hanya karena tercatat memiliki tunggakan kecil di sistem keuangan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa mulai saat ini catatan kredit hingga Rp1 juta di SLIK tidak lagi menjadi tembok penghalang bagi pengajuan KPR subsidi.
Pemerintah dan OJK sepakat melonggarkan aturan ini dengan mempertimbangkan realita lapangan bahwa banyak masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tunggakan kecil akibat ketidaktahuan atau kesulitan ekonomi sesaat, bukan karena ketidakmampuan membayar cicilan rumah secara jangka panjang.
Adapun syarat yang tetap berlaku antara lain pemohon merupakan warga negara Indonesia, belum pernah memiliki rumah sebelumnya, memenuhi batas penghasilan yang ditetapkan untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengajukan permohonan melalui bank penyalur KPR subsidi yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah.
Pemerintah berharap kebijakan pelonggaran ini dapat mendorong percepatan penyerapan kuota rumah subsidi yang tersedia, sekaligus mewujudkan mimpi jutaan keluarga Indonesia yang selama ini terpaksa gigit jari karena terganjal aturan yang dinilai terlalu kaku dan tidak berpihak pada kondisi nyata masyarakat kecil.
Tags: SLIK OJK, KPR subsidi, kredit rumah subsidi, utang macet, kebijakan perumahan
