Category: Local Berita

Presiden Prabowo Subianto memberikan “kado” bagi pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dengan meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap awak kapal perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam acara peringatan May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Melalui penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan jaminan kerja yang lebih layak bagi pekerja sektor kelautan, khususnya awak kapal yang selama ini dinilai rentan terhadap risiko kerja tinggi.

Langkah ratifikasi ini menjadi bagian dari agenda lebih luas pemerintah dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja, terutama di sektor informal dan maritim. Konvensi ILO 188 sendiri mengatur standar kerja di kapal penangkap ikan, mulai dari kondisi kerja, keselamatan, hingga hak-hak dasar pekerja. Dengan pengesahan ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi hukum dalam melindungi para pekerja di sektor tersebut.

Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan kampung nelayan dalam skala besar. Pada tahun ini, sebanyak 1.386 kampung nelayan ditargetkan untuk diresmikan, dengan rencana ekspansi hingga ribuan kampung tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan melalui penyediaan infrastruktur, termasuk fasilitas pendukung seperti penyimpanan hasil tangkapan dan bantuan alat produksi.

Presiden juga menekankan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak luas terhadap jutaan masyarakat pesisir. Dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, diharapkan kondisi ekonomi keluarga mereka ikut terdongkrak, sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah turut mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat dengan fokus pada perlindungan pekerja dan keadilan hubungan industrial.

Melalui kombinasi ratifikasi konvensi internasional dan program pembangunan berbasis komunitas, pemerintah berupaya memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja yang selama ini kurang tersentuh kebijakan.

Tags: Outsourcing; Permenaker; Perlindungan pekerja; Yassierli

Sorotan tajam kembali muncul terhadap kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu setelah seorang gubernur daerah menilai bahwa kelompok tenaga kerja tersebut masuk dalam kategori miskin ekstrem. Pernyataan itu menjadi perhatian publik pada akhir April 2026 karena menyinggung langsung kondisi kesejahteraan aparatur sipil negara non-penuh waktu yang selama ini bekerja di berbagai daerah dengan penghasilan sangat terbatas.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam sebuah agenda di Mamuju pada akhir pekan 25–27 April 2026. Ia menyoroti fakta bahwa di sejumlah daerah, PPPK paruh waktu hanya menerima penghasilan dalam kisaran ratusan ribu rupiah per bulan, bahkan ada yang berada di bawah Rp400 ribu. Kondisi ini, menurutnya, sudah masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem jika merujuk pada standar kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam keterangannya, Suhardi Duka menilai bahwa status sebagai aparatur pemerintah tidak serta-merta menjamin kesejahteraan ekonomi yang layak apabila struktur penggajiannya masih sangat rendah. Ia menegaskan bahwa banyak tenaga PPPK paruh waktu yang sebenarnya bekerja penuh secara fungsi, namun tidak mendapatkan kompensasi yang sebanding dengan kebutuhan hidup minimum.

Data yang beredar dalam sejumlah laporan media juga memperkuat gambaran tersebut, di mana penghasilan PPPK paruh waktu di beberapa daerah memang masih jauh di bawah standar upah layak. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa kebijakan tersebut berpotensi menciptakan “kelompok miskin baru” di dalam sistem birokrasi, meskipun mereka secara status telah resmi menjadi bagian dari aparatur negara.

Gubernur juga menekankan bahwa pemerintah daerah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, skema PPPK paruh waktu menjadi solusi untuk menata tenaga honorer agar tetap memiliki status kerja yang jelas. Namun di sisi lain, tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan ini justru berisiko menempatkan pekerja di posisi ekonomi yang rentan secara berkepanjangan.

Sejumlah laporan yang muncul pada 27–28 April 2026 menyebut bahwa isu ini kini menjadi perhatian nasional karena berkaitan langsung dengan reformasi birokrasi dan penataan tenaga honorer. Pemerintah pusat disebut perlu mengevaluasi kembali standar pengupahan agar tidak terjadi kesenjangan antara status pekerjaan dan tingkat kesejahteraan.

Hingga akhir April 2026, pernyataan gubernur tersebut masih menjadi bahan diskusi publik, terutama di kalangan pemerhati kebijakan ketenagakerjaan. Isu PPPK paruh waktu dan kategori miskin ekstrem kini menambah daftar panjang tantangan reformasi ASN di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa perubahan status kerja benar-benar diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang nyata.

Tags: pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja status, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kemiskinan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kemiskinan ekstrim

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional pada Senin (27/4/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan kabinet yang dilakukan untuk memperkuat sejumlah sektor strategis, termasuk pengawasan lalu lintas barang dan pangan.

Karding sebelumnya dikenal sebagai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penunjukannya dinilai sebagai upaya pemerintah menghadirkan figur berpengalaman di bidang kebijakan publik untuk memperkuat fungsi karantina nasional.

Pelantikan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta bersamaan dengan pengangkatan sejumlah pejabat lainnya dalam rangka penyegaran kabinet. Nama Karding sebelumnya telah beredar dalam daftar tokoh yang dipanggil ke Istana menjelang reshuffle, bersama beberapa figur lain yang juga disebut mengisi posisi strategis.

Penguatan Badan Karantina menjadi fokus penting pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan biosekuriti nasional. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam mengawasi keluar masuknya komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mencegah penyebaran hama dan penyakit lintas wilayah.

Dengan latar belakang politik dan pengalaman legislatif, Karding diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, mulai dari peningkatan volume perdagangan internasional hingga ancaman penyakit hewan dan tumbuhan yang dapat berdampak pada produksi nasional.

Selain itu, penguatan sistem karantina juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekspor. Standar karantina yang ketat dan terpercaya dinilai dapat meningkatkan kepercayaan negara tujuan terhadap produk Indonesia.

Pengamat menilai penunjukan Karding mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih politis sekaligus teknokratis, dengan menempatkan figur berpengalaman dalam jabatan strategis. Namun, efektivitas kepemimpinannya akan sangat bergantung pada kemampuan mempercepat reformasi birokrasi di sektor karantina.

Ke depan, pemerintah menargetkan Badan Karantina mampu menjadi garda depan dalam menjaga keamanan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia. Pelantikan ini juga menjadi sinyal bahwa isu ketahanan pangan dan biosekuriti akan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan nasional.

Tags: Karding; Kepala BKN; Pelantikan hari ini; Reshuffle kabinet;

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap proyek galian jalan menyusul maraknya aktivitas yang tidak memiliki kejelasan izin. Kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat serta berpotensi merusak infrastruktur.

Dinas terkait menyatakan bahwa sejumlah proyek ditemukan tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sesuai. Hal ini menyebabkan sulitnya pengawasan dan berisiko menimbulkan kerusakan jalan.

Pemprov DKI menegaskan akan melakukan penertiban terhadap proyek yang melanggar aturan. Sanksi administratif hingga penghentian kegiatan akan diterapkan bagi pelanggar.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai ketentuan. Sistem perizinan akan diperketat guna mencegah penyalahgunaan.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan aktivitas galian yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Partisipasi publik dinilai penting dalam mendukung pengawasan.

Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas infrastruktur serta keselamatan pengguna jalan. Galian yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan dan membahayakan.

Pemprov DKI juga berkomitmen meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan proyek. Informasi terkait kegiatan galian akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan aktivitas proyek jalan dapat berjalan tertib. Pemerintah berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tetap memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif.

Tags: DKI Jakarta, proyek jalan, galian, pengawasan, infrastruktur