Category: Politik

  • Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur, Maruarar Sirait Ungkap Alasan di Baliknya

    Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur, Maruarar Sirait Ungkap Alasan di Baliknya

    Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur, Maruarar Sirait Ungkap Alasan di Baliknya  - InfoTerkiniJakarta.com

    Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah dua pejabat eselon I setingkat direktur jenderal (Dirjen) dilaporkan mengundurkan diri secara bersamaan. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir April 2026, yang menyebut keputusan tersebut diambil atas pertimbangan profesional dan kebutuhan penataan internal kementerian.

    Dalam keterangannya kepada media pada 29 April 2026, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pengunduran diri kedua Dirjen tersebut bukan disebabkan oleh persoalan hukum, melainkan lebih kepada dinamika organisasi dan evaluasi kinerja yang sedang dilakukan di lingkungan kementerian. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan untuk mempercepat program strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

    Menurut Maruarar, kementeriannya saat ini tengah fokus pada percepatan pembangunan rumah rakyat dan penataan kawasan permukiman yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan jajaran pimpinan yang dinilai mampu bekerja lebih cepat, adaptif, dan selaras dengan target yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan bahwa pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam proses reformasi birokrasi.

    Meski tidak menyebutkan secara rinci identitas kedua Dirjen tersebut dalam pernyataan awalnya, Maruarar memastikan bahwa proses pengisian jabatan akan segera dilakukan agar tidak mengganggu jalannya program kementerian. Ia menyebut bahwa koordinasi dengan instansi terkait sudah dilakukan untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar.

    Sejumlah laporan media pada 29–30 April 2026 juga menyebut bahwa pengunduran diri ini terjadi di tengah percepatan berbagai proyek perumahan nasional yang sedang berjalan. Kondisi tersebut membuat perhatian publik tertuju pada stabilitas internal kementerian, mengingat peran strategis Dirjen dalam menjalankan kebijakan teknis di lapangan.

    Maruarar kembali menegaskan bahwa tidak ada isu lain di balik pengunduran diri tersebut selain kebutuhan organisasi. Ia meminta publik untuk tidak berspekulasi berlebihan dan memastikan bahwa seluruh program kementerian tetap berjalan sesuai rencana. “Ini bagian dari penyesuaian agar kerja kita lebih cepat dan efektif,” demikian pernyataan yang disampaikan kepada awak media.

    Hingga akhir April 2026, proses transisi jabatan masih berlangsung dan kementerian memastikan pelayanan publik serta program pembangunan tetap berjalan normal. Peristiwa ini sekaligus menjadi sorotan terhadap dinamika internal kementerian di tengah tuntutan percepatan pembangunan sektor perumahan nasional yang semakin tinggi.

    Tags: maruarar sirait, maruarar sirait mundur, maruarar sirait dirjen

  • Pasca Demo Ricuh, Golkar Desak Kader Pejabat Publik Jauhi Gaya Hidup Mewah

    Pasca Demo Ricuh, Golkar Desak Kader Pejabat Publik Jauhi Gaya Hidup Mewah

    Pasca Demo Ricuh, Golkar Desak Kader Pejabat Publik Jauhi Gaya Hidup Mewah - InfoTerkiniJakarta.com

    Gelombang protes ribuan warga di Kalimantan Timur terhadap Gubernur Rudy Masud akhirnya memantik respons dari pusat. Partai Golkar, partai asal Rudy, bereaksi terbuka. 

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh kader yang memegang jabatan publik di seluruh Indonesia agar segera berbenah dan meningkatkan kepekaan sosial.

    “Kepada seluruh kader Partai Golkar di jabatan apa pun, baik di parlemen maupun menjadi eksekutif di kementerian, gubernur, bupati, wali kota, kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar: ayo kita peka terhadap suasana, ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat,” tegas Sarmuji di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026). 

    Ia juga menambahkan bahwa pejabat dari Golkar tidak boleh terkesan berlebihan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam penggunaan fasilitas jabatan.

    Peringatan ini bukan tanpa sebab. Pada 21 April 2026, sekitar 7.000 warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur turun ke jalan di Samarinda. 

    Mereka menyerbu Gedung DPRD Kaltim dan kantor gubernur, menuntut audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemprov Kaltim dan mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

    Penyulut kemarahan publik cukup konkret. Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas jenis Range Rover di tengah seruan efisiensi anggaran nasional. Di saat yang sama, rencana renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 25 miliar turut menyulut kegeraman. 

    Anggaran honorarium tim ahli gubernur sebesar Rp 10,78 miliar untuk sembilan bulan kerja juga tidak luput dari sorotan. Dugaan praktik dinasti politik, di mana beberapa saudara kandung Rudy menduduki posisi strategis di legislatif dan eksekutif Kaltim, memperkeruh suasana.

    Aksi sempat berujung ricuh pada malam hari. Ban dibakar, benda dilempar ke arah aparat, dan polisi merespons dengan water cannon. Rudy Masud memilih tidak menemui massa dan meninggalkan kantor gubernur tanpa pernyataan.

    Kini publik Kaltim menunggu langkah nyata pemerintah provinsi untuk merespons tuntutan yang belum sepenuhnya terjawab.

    Tags: demo Kaltim Rudy Masud, Golkar peka sosial, M Sarmuji Golkar, mobil dinas Range Rover Kaltim, renovasi rumah jabatan Rp 25 miliar, demonstrasi Samarinda April 2026