JAKARTA, INFO TERKINI JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil dan tim aksi unjuk rasa sedang menunggu penjelasan resmi dari pihak bank dan otoritas moneter terkait pemblokiran sepihak beberapa rekening donasi publik, sebelum aksi besar pada 27 Agustus 2026, pada Senin (24/8/2026). Penangguhan akses finansial tersebut mendapat kritik tajam karena dianggap mengganggu pemenuhan kebutuhan logistik, air minum, dan tenda medis bagi peserta aksi penyampaian aspirasi yang akan berlangsung di Jakarta.
Pemblokiran terjadi tiba-tiba saat aliran dana sukarela dari masyarakat luas sedang masuk ke rekening penampung resmi. Pihak penyelenggara aksi dan tim hukum pendamping mempertanyakkan dasar hukum yang digunakan oleh bank, karena pengumpulan dana tersebut dilakukan secara mandiri, transparan, dan murni bertujuan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan para peserta aksi.
Pemblokiran Sepihak Rekening Donasi Publik dan Keluhan Panitia Demo
Penutupan akses transaksi rekening donasi mulai disadari panitia ketika sejumlah transaksi transfer dana masuk mengalami kegagalan sistem secara berulang. Saat pemilik rekening mencoba mengakses layanan perbankan digital, akun tersebut telah berstatus dibekukan tanpa adanya pemberitahuan awal dari bank penerbit.
Panitia aksi menegaskan bahwa rekening tersebut dibuka atas nama perorangan yang ditunjuk secara sah oleh forum gabungan untuk mencatat penerimaan bantuan konsumsi, obat-obatan, dan tenda darurat.
Pemblokiran sepihak ini membuat operasional posko dapur umum di beberapa titik singgah di Jakarta menghadapi kendala likuiditas mendadak untuk membeli pasokan bahan makanan bagi massa aksi.
Pihak Demo Desak Klarifikasi kepada Pihak Perbankan dan Regulator
Tim advokasi hukum bersama perwakilan koordinator aksi telah mendatangi kantor cabang bank terkait guna meminta penjelasan resmi mengenai dasar hukum pemblokiran rekening donasi tersebut. Pihak bank diharapkan tidak berlindung di balik dalih administratif umum dan segera membuka status penahanan dana nasabah secara transparan.
Koalisi turut mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberikan kepastian apakah pemblokiran tersebut merupakan permintaan aparat penegak hukum atau bagian dari prosedur know your customer (KYC) rutin.
Jika tidak ditemukan adanya indikasi aliran dana ilegal atau tindak pidana pencucian uang, panitia menuntut agar blokir rekening segera dibuka kembali demi menghormati hak kepemilikan nasabah.
Transparansi Pengelolaan Dana dan Dampak terhadap Dapur Umum
Menepis tudingan miring seputar sumber pendanaan aksi, panitia penyelenggara menegaskan komitmen keterbukaan dengan mencatat seluruh mutasi dana masuk dan keluar ke dalam pembukuan yang dapat diaudit publik. Setiap nominal sumbangan warga diunggah secara berkala ke kanal media sosial resmi panitia sebagai wujud akuntabilitas.
Tertahannya dana tersebut langsung disiasati oleh aliansi masyarakat dengan membuka penerimaan donasi dalam bentuk barang kebutuhan pokok secara langsung (natura).
Warga Jakarta dan sekitarnya mulai mengirimkan bantuan beras, air mineral kemasan, mi instan, hingga perlengkapan medis darurat ke posko-posko penampungan logistik guna memastikan kesiapan aksi pada 27 Agustus tetap terjaga.
Perlindungan Hak Berserikat dan Pengawasan Publik
Kalangan pemerhati hak asasi manusia dan praktisi hukum perbankan mengingatkan bahwa instrumen keuangan tidak boleh disalahgunakan sebagai alat pembatasan hak konstitusional warga negara dalam berkumpul dan menyatakan pendapat. Lembaga perbankan diimbau untuk bersikap netral, profesional, dan berpegang teguh pada prinsip tata kelola perlindungan konsumen perbankan.
Kelompok masyarakat sipil berencana menempuh jalur hukum formal melalui somasi atau pengaduan konsumen ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) jika pemblokiran terus berlanjut tanpa dasar yang jelas.
Pengawasan ketat dari publik dipandang penting guna memastikan tidak terjadi preseden buruk pembekuan rekening sewenang-wenang terhadap gerakan sosial kemasyarakatan di tanah air.
Penantian kejelasan atas pemblokiran rekening donasi aksi 27 Agustus di Jakarta menjadi sorotan penting bagi penegakan transparansi perbankan dan perlindungan hak sipil masyarakat. Melalui keterbukaan dialog antara pihak perbankan, otoritas pengawas keuangan, dan panitia aksi, diharapkan polemik ini segera menemukan solusi hukum yang terang demi menjamin kelancaran penyampaian aspirasi publik secara damai dan bermartabat.
