Infoterkini Jakarta

Jessie Evelyn Kartadjaja

Prabowo Ratifikasi ILO 188 di May Day, Perlindungan Buruh Kapal Diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memberikan “kado” bagi pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dengan meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap awak kapal perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam acara peringatan May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Melalui penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan jaminan kerja yang lebih layak bagi pekerja sektor kelautan, khususnya awak kapal yang selama ini dinilai rentan terhadap risiko kerja tinggi.

Langkah ratifikasi ini menjadi bagian dari agenda lebih luas pemerintah dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja, terutama di sektor informal dan maritim. Konvensi ILO 188 sendiri mengatur standar kerja di kapal penangkap ikan, mulai dari kondisi kerja, keselamatan, hingga hak-hak dasar pekerja. Dengan pengesahan ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi hukum dalam melindungi para pekerja di sektor tersebut.

Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan kampung nelayan dalam skala besar. Pada tahun ini, sebanyak 1.386 kampung nelayan ditargetkan untuk diresmikan, dengan rencana ekspansi hingga ribuan kampung tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan melalui penyediaan infrastruktur, termasuk fasilitas pendukung seperti penyimpanan hasil tangkapan dan bantuan alat produksi.

Presiden juga menekankan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak luas terhadap jutaan masyarakat pesisir. Dengan peningkatan kesejahteraan nelayan, diharapkan kondisi ekonomi keluarga mereka ikut terdongkrak, sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah turut mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat dengan fokus pada perlindungan pekerja dan keadilan hubungan industrial.

Melalui kombinasi ratifikasi konvensi internasional dan program pembangunan berbasis komunitas, pemerintah berupaya memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja yang selama ini kurang tersentuh kebijakan.

Tags: Outsourcing; Permenaker; Perlindungan pekerja; Yassierli

May 2, 2026
Kepala BPJPH dan Mendag Koordinasikan Implementasi Sertifikasi Halal

JAKARTA — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan koordinasi terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk ekspor dan impor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan kebijakan menjelang penerapan wajib halal secara penuh di Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, dengan fokus utama pada sinkronisasi regulasi dan penguatan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah menilai harmonisasi kebijakan penting agar implementasi sertifikasi halal tidak menghambat arus perdagangan internasional.

Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa penerapan kewajiban halal kini memasuki fase krusial. Oleh karena itu, integrasi sistem dan koordinasi antar kementerian dinilai menjadi faktor penting guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak juga menyoroti pentingnya pengelolaan data produk ekspor dan impor yang wajib memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Pemerintah berupaya mempercepat proses layanan sertifikasi agar distribusi barang lintas negara tetap berjalan lancar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai penguatan ekosistem halal dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sertifikasi halal disebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan konsumen internasional terhadap produk nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak boleh menjadi hambatan perdagangan. Sebaliknya, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia di tengah meningkatnya permintaan pasar global terhadap produk halal.

Selain harmonisasi regulasi, pemerintah juga akan memperkuat literasi dan edukasi bagi pelaku usaha ekspor dan impor terkait prosedur sertifikasi halal. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang akan diberlakukan secara penuh pada Oktober 2026. Saat ini, pemerintah terus melakukan berbagai persiapan menjelang implementasi wajib halal nasional. Program tersebut mencakup penguatan sistem digital layanan halal, percepatan sertifikasi bagi pelaku usaha, serta peningkatan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar domestik maupun internasional. Ke depan, BPJPH dan Kementerian Perdagangan akan memperkuat koordinasi teknis dalam pertukaran data dan penyederhanaan proses layanan sertifikasi halal. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mendukung kelancaran perdagangan sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Tags: BPJPH; Sertifikasi Halal; Menteri Perdagangan; Produk Halal; Ekspor Impor

April 30, 2026
Jurnalis Liputan6 Kawal Misi Kemanusiaan Tembus Blokade Gaza

Seorang jurnalis dari Liputan6.com turut bergabung dalam misi kemanusiaan internasional yang diinisiasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) untuk menembus blokade laut Israel menuju Jalur Gaza. Keterlibatan ini menjadi bagian dari upaya peliputan langsung sekaligus dokumentasi perjalanan bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke wilayah konflik tersebut.

Misi tersebut melibatkan relawan dari berbagai negara yang berupaya mengirimkan bantuan melalui jalur laut. Konvoi ini dirancang sebagai respons atas terbatasnya akses bantuan ke Gaza akibat pembatasan yang telah berlangsung lama. Selain membawa logistik penting, perjalanan ini juga dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia terhadap situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Keikutsertaan jurnalis dalam rombongan menjadi bagian penting dari transparansi informasi. Melalui peliputan langsung di lapangan, publik diharapkan dapat memperoleh gambaran faktual mengenai proses distribusi bantuan, tantangan di lapangan, hingga kondisi masyarakat Gaza. Dalam praktik jurnalistik, peran ini mencakup pengumpulan informasi, observasi, dan pelaporan secara objektif kepada publik.

Sebelum memasuki tahap pelayaran, tim relawan dan jurnalis menjalani serangkaian persiapan, termasuk koordinasi lintas negara dan pelatihan teknis. Rombongan biasanya berkumpul di titik transit sebelum bergerak bersama menuju Laut Mediterania. Dari sana, mereka akan berupaya mencapai wilayah Gaza dengan menggunakan kapal yang membawa bantuan kemanusiaan.

Misi ini tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan seperti makanan dan obat-obatan, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas global terhadap warga sipil yang terdampak konflik berkepanjangan. Upaya menembus blokade laut juga memiliki dimensi simbolik sebagai protes terhadap pembatasan akses kemanusiaan.

Keterlibatan media dalam misi semacam ini mencerminkan peran jurnalisme sebagai penyampai informasi sekaligus pengawas publik. Kehadiran jurnalis di lokasi konflik dinilai penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat bersifat akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kombinasi antara aksi kemanusiaan dan peliputan langsung, misi ini diharapkan tidak hanya membantu warga Gaza, tetapi juga memperkuat kesadaran global terhadap urgensi penyelesaian konflik dan pembukaan akses bantuan internasional.

Tags: Jurnalis Liputan6; Liputan6; GPCI; Blokade laut; misi internasional

April 29, 2026
OJK Terapkan Free Float 15 Persen Bertahap, Antisipasi Delisting

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kebijakan peningkatan batas minimal saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen akan diterapkan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasar sekaligus mengantisipasi risiko tekanan terhadap emiten, termasuk potensi delisting jika tidak memenuhi ketentuan.

Penerapan aturan baru tersebut mulai berjalan sejak 2026 dengan masa transisi hingga tiga tahun. Dalam periode ini, perusahaan tercatat diberi ruang untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya secara bertahap, tidak sekaligus, guna menghindari gangguan signifikan di pasar.

Kebijakan peningkatan free float ini merupakan bagian dari reformasi pasar modal yang bertujuan meningkatkan likuiditas saham dan memperkuat transparansi. Dengan porsi saham publik yang lebih besar, diharapkan harga saham menjadi lebih mencerminkan mekanisme pasar serta mengurangi dominasi pemegang saham pengendali.

Sebagai langkah mitigasi risiko, OJK bersama Bursa Efek Indonesia menyiapkan sejumlah skema pengawasan, termasuk pendampingan bagi emiten dalam proses penyesuaian. Selain itu, regulator juga memperhatikan kemampuan pasar dalam menyerap tambahan pasokan saham agar tidak memicu tekanan harga secara berlebihan.

Dalam implementasinya, emiten akan dikelompokkan berdasarkan kondisi awal free float masing-masing. Pada tahap awal, perusahaan didorong meningkatkan porsi saham publik secara bertahap sebelum mencapai target akhir 15 persen. Pendekatan ini dinilai lebih realistis mengingat setiap emiten memiliki struktur kepemilikan dan strategi korporasi yang berbeda.

Namun demikian, regulator juga menyiapkan konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut. OJK membuka kemungkinan penerapan kebijakan exit policy, mulai dari pemberian notasi khusus hingga potensi penghapusan pencatatan saham dari bursa.

Kebijakan ini menjadi perhatian pelaku pasar karena dapat memengaruhi strategi korporasi dan pergerakan saham di jangka pendek. Meski berpotensi menimbulkan tekanan awal, peningkatan free float dinilai penting untuk memperdalam pasar modal Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun global.

Tags: OJK; Free float; Delisting; pasar modal nasional; saham

April 28, 2026
Kakorlantas Buka Pelatihan ETLE 2026, Perkuat Dakgar Nasional Hari Ini

BOGOR — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menggelar pelatihan operator Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahun anggaran 2026 sebagai langkah memperkuat sistem penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum secara nasional yang lebih transparan dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung di Sentul, Bogor, pada 27–29 April 2026 tersebut diikuti ratusan personel dari berbagai Polda. Para peserta dipersiapkan menjadi operator ETLE yang berperan langsung dalam proses penegakan hukum lalu lintas digital.

Kepala Korlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem ETLE. Menurutnya, transformasi digital dalam penegakan hukum harus diiringi peningkatan kompetensi personel agar layanan kepada masyarakat semakin profesional.

Pelatihan ini difokuskan pada fungsi penindakan pelanggaran (Dakgar), mulai dari proses pengambilan data pelanggaran, verifikasi, validasi, hingga penerbitan surat konfirmasi kepada pelanggar. Selain teori, peserta juga mendapatkan praktik langsung agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal di lapangan.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Faizal menyebut operator ETLE sebagai elemen penting dalam sistem penegakan hukum berbasis elektronik. Ia menilai peningkatan kemampuan teknis dan pemahaman sistem menjadi faktor utama untuk memastikan penindakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam pelatihan ini, Korlantas juga memperkenalkan pengembangan teknologi terbaru, seperti ETLE handheld dan ETLE drone. Kedua perangkat tersebut dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas, termasuk melalui pemantauan udara secara real time.

Kebijakan Polri saat ini menempatkan ETLE sebagai metode utama dalam penegakan hukum lalu lintas, dengan porsi sekitar 95 persen penindakan dilakukan secara elektronik. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Melalui pelatihan ini, Korlantas Polri menargetkan terciptanya standar operasional yang seragam di seluruh Indonesia. Dengan demikian, sistem penegakan hukum berbasis teknologi dapat berjalan lebih konsisten, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan.

Tags: Korlantas; ETLE 2026; Polri; Polda; Sentul Bogor

April 28, 2026
OJK Ungkap Dua Kelompok Daftar Calon Direksi Bursa Efek Indonesia Hari Ini

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa proses pencarian direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai memasuki tahap awal seleksi, setelah dua kelompok calon resmi mendaftarkan diri. Pendaftaran masih berlangsung dan akan ditutup pada 4 Mei 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi kelengkapan administrasi dari paket calon yang telah diajukan. Mekanisme pencalonan dilakukan secara kolektif oleh anggota bursa, yang mengusulkan kandidat dalam satu paket direksi.

Proses ini menjadi bagian dari tahapan menuju Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026. Dalam forum tersebut, calon direksi yang lolos seleksi akan ditetapkan sebagai pimpinan baru bursa.

Setiap paket calon direksi harus diusung oleh minimal 10 anggota bursa dan memenuhi syarat ketat. OJK menekankan pentingnya aspek kompetensi, integritas, serta kelengkapan dokumen dalam proses seleksi. Seluruh kandidat juga akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum diputuskan.

Meski baru dua kelompok resmi mendaftar, sejumlah nama kandidat telah beredar di publik. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan pelaku industri pasar modal, perbankan, hingga manajemen investasi. Namun, OJK belum mengungkap identitas kandidat secara resmi karena proses masih berlangsung dan komposisi dapat berubah.

Selain pemilihan direksi BEI, OJK juga akan menjalankan proses seleksi untuk posisi strategis lain di lembaga pasar modal, termasuk di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengamat menilai proses ini krusial bagi arah pengembangan pasar modal Indonesia ke depan. Direksi baru diharapkan mampu memperkuat pendalaman pasar, meningkatkan likuiditas, serta menjaga stabilitas di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Di sisi lain, OJK mengingatkan agar anggota bursa tidak sembarangan mengusung kandidat. Seleksi internal di tingkat pengusung dinilai penting untuk memastikan kandidat yang diajukan benar-benar memiliki kapasitas dan integritas tinggi.

Dengan tahapan yang masih berlangsung, komposisi final calon direksi BEI diperkirakan akan terus berkembang hingga batas akhir pendaftaran. Keputusan akhir akan ditentukan melalui proses seleksi berlapis hingga RUPS mendatang.

Tags: OJK; Calon Direksi BEI; BEI; Pasar Modal Nasional; Pasar saham

April 27, 2026
Reshuffle Kabinet Hari Ini, Karding Resmi Pimpin Badan Karantina

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional pada Senin (27/4/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan kabinet yang dilakukan untuk memperkuat sejumlah sektor strategis, termasuk pengawasan lalu lintas barang dan pangan.

Karding sebelumnya dikenal sebagai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penunjukannya dinilai sebagai upaya pemerintah menghadirkan figur berpengalaman di bidang kebijakan publik untuk memperkuat fungsi karantina nasional.

Pelantikan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta bersamaan dengan pengangkatan sejumlah pejabat lainnya dalam rangka penyegaran kabinet. Nama Karding sebelumnya telah beredar dalam daftar tokoh yang dipanggil ke Istana menjelang reshuffle, bersama beberapa figur lain yang juga disebut mengisi posisi strategis.

Penguatan Badan Karantina menjadi fokus penting pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan biosekuriti nasional. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam mengawasi keluar masuknya komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mencegah penyebaran hama dan penyakit lintas wilayah.

Dengan latar belakang politik dan pengalaman legislatif, Karding diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, mulai dari peningkatan volume perdagangan internasional hingga ancaman penyakit hewan dan tumbuhan yang dapat berdampak pada produksi nasional.

Selain itu, penguatan sistem karantina juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekspor. Standar karantina yang ketat dan terpercaya dinilai dapat meningkatkan kepercayaan negara tujuan terhadap produk Indonesia.

Pengamat menilai penunjukan Karding mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih politis sekaligus teknokratis, dengan menempatkan figur berpengalaman dalam jabatan strategis. Namun, efektivitas kepemimpinannya akan sangat bergantung pada kemampuan mempercepat reformasi birokrasi di sektor karantina.

Ke depan, pemerintah menargetkan Badan Karantina mampu menjadi garda depan dalam menjaga keamanan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia. Pelantikan ini juga menjadi sinyal bahwa isu ketahanan pangan dan biosekuriti akan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan nasional.

Tags: Karding; Kepala BKN; Pelantikan hari ini; Reshuffle kabinet;

April 27, 2026
Keluhan UMKM Membludak, Pemerintah Siapkan Regulasi Biaya Admin E-Commerce

JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa kanal komunikasi pribadinya dibanjiri keluhan pelaku usaha terkait tingginya biaya administrasi di platform e-commerce. Keluhan tersebut datang melalui berbagai jalur, mulai dari WhatsApp hingga media sosial.

Menurut Maman, kenaikan biaya layanan atau admin fee yang dikenakan marketplace menjadi isu utama yang dirasakan pelaku UMKM digital saat ini. Ia menyebut hampir setiap pesan yang diterimanya berisi protes terkait tarif yang dinilai terus meningkat dan membebani usaha kecil.

Situasi ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang selama ini diharapkan mempermudah akses pasar justru memunculkan tantangan baru bagi UMKM. Biaya yang tinggi dinilai dapat menggerus margin keuntungan, terutama bagi pelaku usaha skala mikro yang bergantung pada platform online sebagai kanal utama penjualan.

Pemerintah pun mulai merespons dengan menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce. Maman mengakui hingga kini belum ada aturan yang secara jelas membatasi besaran biaya tersebut, sehingga sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan sinkronisasi lintas kementerian untuk merumuskan aturan yang akan bersifat mengikat. Regulasi tersebut dirancang bukan sekadar imbauan, melainkan memiliki kekuatan hukum guna melindungi pelaku UMKM di ekosistem digital.

Dalam prosesnya, Kementerian UMKM berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum. Pemerintah berupaya menemukan formulasi yang seimbang agar perlindungan terhadap UMKM tetap berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan platform digital.

Di sisi lain, pengamat menilai intervensi pemerintah diperlukan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih adil. Tanpa regulasi, platform berpotensi menetapkan biaya tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM.

Namun, kebijakan ini juga harus dirancang hati-hati agar tidak menurunkan daya saing industri digital. Keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha kecil dan keberlanjutan platform menjadi kunci utama.

Ke depan, regulasi biaya admin di e-commerce diharapkan mampu menjaga keberlangsungan UMKM sekaligus memperkuat peran ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan nasional.

Tags: UMKM; Biaya Admin Online;E-commerce; Online shop; Menteri UMKM

April 27, 2026
Saham Bank Raksasa Anjlok Pagi Ini, BBCA Pimpin Penurunan

JAKARTA — Saham perbankan berkapitalisasi besar atau big banks kompak mengalami tekanan pada perdagangan Senin (27/4/2026) pagi, seiring koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah sempat menguat di awal sesi. Pelemahan ini menyeret sejumlah saham unggulan ke zona merah.

Data perdagangan menunjukkan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat penurunan terdalam di antara bank besar lainnya. Harga saham BBCA turun sekitar 1,65% ke level Rp5.950 per lembar dari sebelumnya Rp6.050.

Tekanan juga terjadi pada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang melemah 1,33% ke posisi Rp4.440 per saham. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) terkoreksi 0,80% ke level Rp3.740, setelah sempat dibuka lebih tinggi pada awal perdagangan.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) turut mengalami penurunan meski lebih terbatas, yakni sekitar 0,33% ke posisi Rp3.060 per saham. Di luar bank besar, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) justru mencatat koreksi lebih dalam hingga 1,79%, sementara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) turun sekitar 1,06%.

Pelemahan ini terjadi di tengah pergerakan IHSG yang sempat berbalik arah ke zona negatif. Indeks tercatat turun tipis sekitar 0,18% ke level 7.115,49, setelah sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi di 7.230 pada pembukaan perdagangan.

Kondisi ini mencerminkan tekanan yang masih membayangi sektor perbankan, yang selama ini menjadi penopang utama IHSG. Dalam beberapa waktu terakhir, saham bank besar kerap menjadi sasaran aksi jual, terutama oleh investor asing, yang memicu volatilitas pasar.

Sejumlah analis menilai pelemahan saham perbankan dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, termasuk kekhawatiran perlambatan ekonomi, potensi kenaikan risiko kredit, serta dinamika suku bunga.

Meski demikian, koreksi yang terjadi belum tentu mencerminkan perubahan fundamental sektor perbankan. Sebagian pelaku pasar melihat kondisi ini sebagai penyesuaian jangka pendek setelah periode penguatan sebelumnya.

Ke depan, pergerakan saham perbankan diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh arus modal asing, kebijakan moneter global, serta kondisi makroekonomi dalam negeri. Investor pun diimbau mencermati sentimen pasar secara cermat sebelum mengambil keputusan.

Tags: Saham bank; IHSG; BEI; Big Banks; Saham turun

April 27, 2026
Fenomena Pekerja Anak Menguat, LPEM UI Soroti Tekanan Ekonomi Keluarga

JAKARTA — Laporan terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap kondisi memprihatinkan terkait pekerja anak di Indonesia. Tercatat sekitar 1,83 juta anak terlibat dalam aktivitas kerja, dengan mayoritas di antaranya masih menjalani pendidikan formal.

Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena pekerja anak tidak selalu identik dengan putus sekolah. Sekitar 72 persen dari total anak yang bekerja tetap tercatat sebagai pelajar, menandakan adanya tekanan ekonomi yang memaksa mereka membagi waktu antara sekolah dan pekerjaan.

Dalam laporan tersebut, kelompok usia pekerja anak paling banyak berada pada rentang 15 hingga 17 tahun. Namun, LPEM FEB UI menegaskan bahwa anak di usia lebih muda juga tetap ditemukan dalam kategori pekerja, meskipun jumlahnya relatif lebih kecil.

Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja dan kesejahteraan rumah tangga. Banyak keluarga masih bergantung pada kontribusi ekonomi anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di sektor informal. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan perlindungan sosial turut memperburuk situasi tersebut.

Para peneliti menilai, meskipun sebagian anak masih bersekolah, keterlibatan dalam pekerjaan berisiko mengganggu kualitas pendidikan dan perkembangan mereka. Waktu belajar yang terbatas serta kelelahan akibat bekerja dapat berdampak pada prestasi akademik hingga meningkatkan risiko putus sekolah di kemudian hari.

Fenomena ini juga menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan pendapatan dan terbatasnya lapangan kerja bagi orang dewasa mendorong anak-anak ikut masuk ke pasar kerja sebagai strategi bertahan hidup keluarga. LPEM FEB UI mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak serta memperluas program bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi langkah penting untuk menekan angka pekerja anak.

Pengamat menilai, tanpa intervensi yang terarah, praktik pekerja anak berpotensi terus berlanjut dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai krusial untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh.

Tags: LPEM; Pekerja Anak; Ekonomi keluarga; LPEM UI; Ekonomi Masyarakat

April 24, 2026