833 Dapur Ditutup Permanen oleh Kepala BGN
Penutupan permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditetapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono per hari Senin (27/7/2026) ini. BGN memastikan layanan MBG akan tetap berjalan dan dapur yang ditutup permanen tidak akan lagi menerima pembayaran dari pemerintah.
Penutupan penetapan 833 SPPG ini didasari atas pelanggaran standar operasional, termasuk kualitas makanan, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), dan juga higienitas dari prosedur yang dilakukan. BGN akan memastikan agar setiap SPPG berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
BGN Hentikan Operasional 833 Dapur MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan penghentian operasional secara permanen terhadap 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut diambil setelah evaluasi internal menemukan berbagai pelanggaran terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.
Sudaryono menjelaskan penutupan tersebut mencakup 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Tidak Memenuhi Standar Operasional
Menurut Sudaryono, sebagian besar dapur yang ditutup terbukti tidak memenuhi persyaratan higienitas dan sanitasi. Selain itu, ditemukan kualitas makanan yang tidak sesuai standar, kasus keracunan, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi ketentuan.
BGN sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu. Namun, dapur yang tidak menunjukkan komitmen memenuhi persyaratan akhirnya dikenai sanksi penutupan permanen.
Tidak Lagi Mendapat Pembayaran
Sudaryono menegaskan mekanisme sanksi kali ini berbeda dibanding kebijakan suspend sebelumnya. Jika sebelumnya dapur yang dihentikan sementara masih memperoleh pembayaran, kini seluruh dapur yang ditutup permanen tidak lagi menerima dana operasional dari pemerintah.
Selain menutup ratusan dapur, BGN juga melakukan penertiban internal dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN serta menjatuhkan sanksi disiplin kepada sejumlah ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola di lingkungan BGN.
Layanan MBG Dipastikan Tetap Berjalan
Meski ratusan dapur dihentikan operasionalnya, BGN memastikan layanan Program Makan Bergizi Gratis kepada para penerima manfaat tidak akan terganggu. Distribusi makanan akan dialihkan ke dapur lain yang masih memenuhi standar operasional sehingga siswa tetap memperoleh layanan MBG.
Sudaryono menegaskan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program. Karena itu, BGN memilih menutup permanen dapur yang tidak mampu memenuhi standar dibanding membiarkannya tetap beroperasi dengan risiko terhadap kualitas makanan yang disajikan.
