Media Asing Soroti Efisiensi Anggaran MBG Indonesia, Nilainya Jadi Perhatian
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian media internasional setelah pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap anggaran program tersebut. Sejumlah media asing menyoroti langkah pemerintah yang mengupayakan efisiensi belanja tanpa mengurangi tujuan utama program dalam menyediakan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.
Sorotan itu muncul setelah pemerintah mengumumkan adanya penyesuaian pagu anggaran MBG pada 2026. Pemerintah memutuskan memangkas alokasi anggaran dari semula Rp335 triliun menjadi sekitar Rp268 triliun sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Kebijakan tersebut disebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program lebih efisien tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Laporan media asing menilai MBG merupakan salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan Indonesia. Dengan cakupan puluhan juta penerima manfaat, perubahan anggaran dinilai memiliki dampak besar terhadap kebijakan fiskal dan arah belanja pemerintah, sehingga perkembangan program ini mendapat perhatian dari kalangan investor maupun pengamat ekonomi internasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program. Menurutnya, pemerintah sedang menyusun mekanisme pengeluaran yang lebih efektif sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya peserta didik yang menjadi sasaran utama MBG.
Pemerintah menegaskan penghematan tersebut bukan berarti mengurangi komitmen terhadap program MBG. Fokus utama tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, efisiensi distribusi, serta penyempurnaan sistem pengadaan agar penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Presiden juga disebut terus mengevaluasi manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program.
Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai sekitar Rp75 triliun. Dana tersebut telah digunakan untuk melayani sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator besarnya skala program yang sedang dijalankan pemerintah.
Di dalam negeri, penyesuaian anggaran MBG juga memunculkan berbagai diskusi mengenai sumber pembiayaan dan efektivitas pelaksanaannya. Sejumlah pihak menilai evaluasi diperlukan agar program dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani kondisi fiskal negara, sementara pemerintah menegaskan bahwa efisiensi dilakukan untuk memperkuat kualitas tata kelola, bukan mengurangi manfaat program.
Pemerintah optimistis MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan sistem distribusi yang terus diperbaiki, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.
