JAKARTA, INFO TERKINI JAKARTA – Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan pemerintah serta masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dalam euforia berlebihan menyusul langkah pengadaan dan modernisasi kapal induk bagi TNI Angkatan Laut pada Rabu (26/8/2026). Connie menekankan bahwa pengoperasian kapal induk merupakan komitmen strategis jangka panjang yang menuntut kesiapan ekosistem pertahanan terintegrasi, bukan sekadar kebanggaan memiliki alutsista berdimensi raksasa.
Kepemilikan kapal induk tidak boleh dipandang sebagai solusi instan dalam memperkuat pertahanan laut. Menurut Connie, pengadaan kapal induk harus diimbangi secara proporsional dengan kesiapan doktrin militer maritim, pengadaan armada kapal perang pengawal berteknologi tinggi, ketersediaan skuadron penerbang tempur laut, serta jaminan alokasi anggaran pemeliharaan (maintenance) yang berkelanjutan di masa depan.
Bukan Sekadar Beli Kapal: Keharusan Membangun Gugus Tempur Terpadu
Connie menjelaskan bahwa dalam doktrin peperangan laut modern, kapal induk tidak pernah beroperasi secara mandiri tanpa pengawalan. Sebagai aset strategis bernilai tinggi (high-value asset), kapal induk justru menjadi sasaran prioritas serangan lawan di medan pertempuran, sehingga wajib dilindungi oleh gugus tugas tempur laut terpadu atau Carrier Strike Group (CSG).
Keberadaan kapal induk secara mutlak menuntut TNI AL memiliki armada pengawal yang solid, mulai dari kapal perusak (destroyer) berkemampuan pertahanan udara area (air defense), fregat antikapal selam (anti-submarine warfare), kapal selam serang canggih, hingga kapal logistik pengisi bahan bakar di laut lepas.
“Kapal induk itu bukan sekadar membeli badan kapal, melainkan membeli ekosistem pertahanan raksasa. Jika sebuah kapal induk berlayar tanpa kapal-kapal pengawal yang sepadan dan sistem sensor pertahanan berlapis, ia justru rentan menjadi sasaran empuk di tengah laut,” tegas Connie.
Ia mengingatkan agar rencana pengadaan alutsista kelas berat ini tidak mengorbankan prioritas pemenuhan kapal-kapal kombatan pengawal yang hingga kini masih terus dibangun oleh TNI AL.
Transformasi Doktrin Maritim Menuju Blue Water Navy
Lebih lanjut, Connie menggarisbawahi urgensi pembaruan doktrin pertahanan maritim Indonesia. Kepemilikan kapal induk secara otomatis menuntut pergeseran paradigma TNI AL dari kekuatan penjaga perairan kepulauan dan pesisir (green water navy) menuju kekuatan proyeksi laut lepas (blue water navy).
Transformasi ini memerlukan peta jalan strategi pertahanan nasional yang terarah dalam memetakan fungsi proyeksi kekuatan (power projection) Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintah dipandang perlu memperjelas doktrin operasional matra laut, apakah kapal induk ditujukan untuk menjaga kedaulatan di zona perbatasan laut terluar, memimpin misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR), ataukah untuk mengamankan jalur komunikasi laut internasional (Sea Lines of Communication/SLOC).
Tanpa doktrin operasional dan strategi penempatan yang matang, pengoperasian alutsista berdimensi besar ini berisiko kehilangan arah strategis di lapangan.
Beban Anggaran Operasional dan Siklus Hidup Alutsista
Aspek fundamental lain yang disoroti adalah beban pembiayaan siklus hidup (life-cycle cost) kapal induk yang sangat masif. Biaya pembelian awal dinilai hanya mencakup sebagian kecil dari total anggaran yang harus dikucurkan negara selama masa pakai alutsista tersebut.
Pengeluaran rutin untuk pasokan bahan bakar, pemeliharaan sistem propulsi dan turbin, peremajaan avionik radar, penyediaan amunisi persenjataan, hingga perawatan dok berkala (overhaul) memerlukan postur anggaran belanja pertahanan yang stabil.
Connie mengingatkan agar alokasi pemeliharaan kapal induk tidak sampai menyedot dan membebani anggaran pemeliharaan bagi kapal-kapal perang kombatan (KRI) lainnya yang menjadi tulang punggung patroli harian nusantara.
Kesiapan galangan kapal dalam negeri dan program alih teknologi (transfer of technology) oleh industri pertahanan lokal seperti PT PAL Indonesia harus dirancang terintegrasi sejak awal guna menjamin kemandirian pemeliharaan jangka panjang.
Kesiapan Sayap Udara dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Selain keandalan kapal dan armada pendamping, efektivitas operasional kapal induk bertumpu pada kesiapan kekuatan sayap udara (air wing) yang dibawanya. Pengoperasian pesawat tempur lepas landas pendek maupun helikopter serang antikapal selam menuntut ketersediaan instruktur, penerbang, dan teknisi berkualifikasi khusus dek maritim.
Perekrutan serta pembinaan sumber daya manusia penerbang berbasis kapal induk membutuhkan waktu latihan bertahun-tahun dengan standar keselamatan yang ketat.
Connie mendorong Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI AL untuk mematangkan keselarasan antara spesifikasi teknis dek kapal induk dengan armada alutsista udara yang akan ditempatkan di atasnya.
Investasi pada peningkatan kapasitas prajurit dan penguasaan taktik perang berbasis jaringan (network-centric warfare) dinilai memiliki bobot kepentingan yang setara dengan pengadaan fisik kapal itu sendiri.
Peringatan dari Connie Rahakundini Bakrie menjadi masukan strategis yang penting dalam mengevaluasi arah kebijakan modernisasi alutsista pertahanan maritim Indonesia. Melalui perencanaan ekosistem gugus tempur yang terpadu, pematangan doktrin maritim laut lepas, kalkulasi anggaran operasional yang realistis, serta penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni, kehadiran kapal induk diharapkan dapat memberikan dampak penggetar (deterrence effect) yang nyata bagi kedaulatan bangsa.
