Demonstrasi di Serbia Berlanjut, Massa Tuntut Pemilu Dini
Ribuan warga Serbia kembali turun ke jalan pada akhir pekan lalu untuk menekan Presiden Aleksandar Vučić agar membuka jalan bagi pemilu dini. Aksi yang berpusat di Kraljevo itu menunjukkan bahwa gelombang protes belum mereda, meski Vučić sebelumnya mengisyaratkan akan mundur dari kursi presiden dalam beberapa pekan ke depan. Para demonstran tetap menilai langkah itu belum cukup untuk menjawab tuntutan perubahan politik yang sudah mereka suarakan selama berbulan-bulan.
Aksi terbaru ini berakar dari kemarahan publik atas runtuhnya atap stasiun kereta di Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang. Tragedi itu dianggap banyak pihak sebagai simbol buruknya tata kelola, dugaan korupsi, dan lemahnya akuntabilitas pemerintah. Sejak saat itu, demonstrasi yang dipimpin mahasiswa berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah paling besar di Serbia dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam laporan Reuters, massa di Kraljevo membawa bendera, spanduk, dan slogan yang menuntut pemilu cepat serta reformasi demokrasi. Mereka juga menolak kemungkinan Vučić tetap memegang kendali politik secara tidak langsung bila ia benar-benar mundur dari jabatan presiden. Kekhawatiran itu muncul karena banyak pengunjuk rasa menilai sang presiden masih bisa mempertahankan pengaruh lewat partai berkuasa, Partai Progresif Serbia, atau lewat penunjukan figur loyal di posisi strategis.
Vučić sendiri telah menyampaikan rencana untuk lengser dari kursi presiden dan membuka kemungkinan pemilu lebih cepat dalam tiga sampai empat bulan ke depan. Namun, media internasional mencatat bahwa langkah tersebut dipandang sebagian pengamat sebagai manuver politik, bukan penyerahan kekuasaan sepenuhnya. Di Serbia, presiden secara konstitusional memang tak bisa menjabat untuk masa ketiga, tetapi posisi perdana menteri dinilai jauh lebih menentukan dalam praktik politik harian.
Aksi-aksi ini juga memperlihatkan besarnya tekanan yang masih dihadapi pemerintah. DW melaporkan demonstrasi mahasiswa terus berlanjut meski Vučić sudah mengumumkan rencana mundur, sementara Reuters menyebut gerakan ini sudah berlangsung lebih dari 18 bulan. Para demonstran menuntut pemilu yang adil, kebebasan media, dan pertanggungjawaban atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka nilai mengakar di institusi negara.
Serbia kini berada di persimpangan politik yang sensitif. Di satu sisi, pemerintah berupaya meredam ketidakpuasan publik dengan menjanjikan transisi, tetapi di sisi lain jalanan masih dipenuhi suara yang menuntut perubahan nyata. Selama rasa tidak percaya terhadap elite politik belum hilang, protes tampaknya akan tetap menjadi tekanan utama bagi Vučić dan partainya.
