JAKARTA, INFO TERKINI JAKARTA – Parlemen Iran (Majles) resmi mengesahkan undang-undang baru yang melarang pejabat negara, tokoh publik, dan warga negara melakukan wawancara atau memberikan informasi kepada media asing pada Jumat (21/8/2026). Regulasi ini disetujui melalui voting mayoritas anggota dewan sebagai bagian dari pengetatan arus komunikasi eksternal di tengah eskalasi konflik geopolitik yang tengah dihadapi Teheran.
Undang-undang tersebut secara spesifik menyasar interaksi dengan kantor berita dan saluran media internasional, terutama yang dinilai bermusuhan (hostile media) atau didanai oleh pemerintah asing. Otoritas Iran memandang bahwa saluran media luar kerap dimanfaatkan sebagai instrumen perang psikologis, manipulasi opini publik, serta jalur pengumpulan data intelijen yang mengancam kedaulatan keamanan nasional Republik Islam tersebut.
Pengetatan Kontrol Informasi dan Larangan Kontak Media Luar
Regulasi baru ini memuat klausul larangan menyeluruh bagi seluruh penyelenggara negara, mantan pejabat, akademisi, atlet, artis, dan warga sipil untuk diwawancarai oleh jurnalis asing tanpa rekomendasi atau persetujuan tertulis dari Kementerian Kebudayaan dan Bimbingan Islam serta dinas keamanan.
Setiap bentuk penyampaian pernyataan verbal, dokumen tertulis, rekaman audio, maupun visual kepada saluran berita luar negeri dikategorikan sebagai tindakan tanpa izin.
Pemerintah Teheran menegaskan bahwa pembatasan ini berlaku untuk seluruh platform penyiaran televisi satelit, media daring, kantor berita transnasional, hingga siaran radio berbahasa Persia yang beroperasi di luar yurisdiksi Iran.
Ancaman Hukuman: Dari Denda Finansial hingga Jerat Penjara
Undang-undang yang baru disahkan tersebut memuat sanksi pidana dan administratif yang berat bagi siapa saja yang terbukti melanggar aturan wawancara. Pelanggar dari kalangan pejabat publik terancam sanksi pemecatan langsung secara tidak hormat dan pencabutan hak politik untuk memangku jabatan pemerintahan di masa depan.
Bagi warga negara atau tokoh non-pemerintah, aturan ini memberlakukan sanksi denda finansial berskala besar serta pencegahan ke luar negeri (travel ban).
Dalam kategori pelanggaran tingkat tinggi—terutama jika materi wawancara dinilai membocorkan data strategis atau mencemarkan sistem pemerintahan—pelaku dapat dijerat pasal spionase dan konspirasi melawan keamanan nasional dengan ancaman pidana penjara bertahun-tahun.
Dalih Keamanan Nasional di Tengah Eskalasi Geopolitik
Pihak parlemen membela pengesahan regulasi ini sebagai langkah darurat yang sah untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman disinformasi dan operasi sabotase intelijen asing. Pejabat keamanan Iran menuduh badan intelijen Barat memanfaatkan kedok jurnalisme investigasi untuk merekrut sumber informasi lokal dan memicu instabilitas internal.
Tekanan sanksi ekonomi dan ketegangan militer regional yang kian memuncak membuat kepemimpinan di Teheran memprioritaskan konsolidasi kendali narasi domestik.
Melalui aturan ini, seluruh komunikasi ke ranah publik internasional wajib disalurkan melalui juru bicara resmi kementerian atau media negara (IRIB) yang terakreditasi.
Sorotan atas Kebebasan Berpendapat dan Arus Informasi
Pengesahan aturan pembatasan wawancara ini menuai sorotan tajam dari kelompok pegiat hak asasi manusia dan organisasi pemantau kebebasan pers internasional. Regulasi tersebut dikhawatirkan akan semakin mengisolasi masyarakat sipil Iran dari keterhubungan global dan membungkam ruang berpikir kritis.
Para jurnalis independen dan pengamat politik lokal menilai aturan ini dapat membatasi jangkauan informasi faktual mengenai situasi sosial dan ekonomi riil di dalam negeri kepada dunia luar.
Meskipun menuai polemik, pihak aparat penegak hukum dan kehakiman Iran bersiap menyusun pedoman teknis eksekusi hukum guna menindak secara tegas pihak-pihak yang melanggar aturan dalam waktu dekat.
Pengesahan aturan larangan wawancara dengan media asing oleh Parlemen Iran mencerminkan kian ketatnya kontrol komunikasi dan pertahanan informasi yang diterapkan otoritas Teheran. Melalui penerapan sanksi pidana yang berat, Iran berupaya membentengi stabilitas dalam negerinya dari intervensi narasi eksternal di tengah dinamika geopolitik kawasan yang sarat ketegangan.
