
JAKARTA, INFO TERKINI JAKARTA – Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia pada Rabu (2/9/2026) siang, Jaksa Agung RI secara resmi menerbitkan tujuh perintah harian yang ditujukan bagi seluruh pegawai dan insan Adhyaksa di tanah air. Tujuh poin instruksi ini dirancang sebagai panduan moral dan profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang berkeadilan.
Kebijakan strategis ini ditekankan untuk memperkuat marwah institusi penegak hukum agar semakin responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.
Poin Utama Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung RI
Dalam amanatnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan harus berlandaskan hati nurani dan kepentingan rakyat. Beberapa poin penting dalam tujuh perintah harian tersebut mencakup instruksi untuk menjaga integritas tinggi, menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, serta mempercepat penanganan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara.
Selain itu, seluruh jajaran jaksa diminta untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja staf di bawahnya guna mencegah praktik suap atau pemerasan dalam proses peradilan.
Profesionalisme dalam penuntutan serta humanisme dalam pendekatan hukum menjadi pilar utama yang harus dipegang teguh oleh setiap jaksa di lapangan.
“Di hari lahir kejaksaan tahun ini, Jaksa Agung resmi menerbitkan tujuh perintah harian untuk dipedomani dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan Adhyaksa,” tulis laporan media nasional, Rabu (2/9/2026).
Komitmen Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi Kejaksaan
Penerbitan tujuh perintah harian ini disambut positif oleh para pengamat hukum sebagai bentuk komitmen nyata institusi kejaksaan dalam melakukan evaluasi diri dan bersih-bersih internal. Di tengah sorotan publik yang tinggi terhadap penegakan hukum, konsistensi pelaksanaan instruksi ini menjadi kunci utama untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik yang telah terbangun dalam beberapa tahun terakhir.
Reformasi birokrasi dan digitalisasi penanganan perkara juga terus digalakkan agar transparansi penuntutan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Kejaksaan berkomitmen untuk terus mengawal proyek-proyek strategis nasional dari ancaman tindak pidana korupsi dan penyimpangan anggaran.
Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar korps Adhyaksa mampu menjalankan tugas konstitusionalnya dengan optimal.
Penutup
Penerbitan tujuh perintah harian oleh Jaksa Agung pada peringatan Hari Lahir Kejaksaan, 2 September 2026, menandai babak penguatan integritas korps Adhyaksa. Melalui ketegasan dan profesionalisme, kejaksaan optimis mampu menghadirkan penegakan hukum yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
