Kemendagri Perkuat Verifikasi KDKMP untuk Pastikan Program Tepat Sasaran
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemerintah daerah akan memperkuat proses verifikasi dan validasi dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Penguatan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan koperasi desa berjalan sesuai perencanaan, kondisi di lapangan, dan ketentuan administrasi sebelum diserahterimakan kepada pihak yang berwenang.
Verifikasi Jadi Dasar Serah Terima Program
Bima Arya menjelaskan proses verifikasi dan validasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil pembangunan KDKMP. Pemeriksaan mencakup kesesuaian antara dokumen perencanaan, kondisi fisik bangunan, hingga kelengkapan administrasi agar seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dengan mekanisme itu, pemerintah ingin memastikan setiap pembangunan koperasi desa telah memenuhi persyaratan sebelum diserahkan untuk digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekda Koordinasikan Pelaksanaan di Daerah
Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Daerah (Sekda) di setiap wilayah akan bertugas sebagai koordinator verifikasi dan validasi. Setelah proses pemeriksaan selesai, laporan disampaikan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada gubernur serta Menteri Dalam Negeri.
Skema tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program di daerah. Peran Sekda juga mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah yang telah diterbitkan sebelumnya.
Kemendagri Dorong Publikasi Praktik Baik Daerah
Selain memperkuat verifikasi, Kemendagri juga akan meningkatkan komunikasi publik mengenai pelaksanaan Program KDKMP. Pemerintah berencana mengidentifikasi daerah yang berhasil menjalankan program dengan baik untuk dijadikan contoh bagi wilayah lain.
Menurut Bima Arya, praktik-praktik yang dinilai berhasil dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas implementasi program di berbagai daerah. Pendekatan tersebut diharapkan memperlihatkan perkembangan nyata pelaksanaan KDKMP sekaligus memperkuat dukungan terhadap program pemerintah.
Rapat Libatkan Sejumlah Kementerian
Rapat koordinasi mengenai implementasi KDKMP dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah menteri serta wakil menteri. Di antaranya Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, serta Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus.
Kehadiran lintas kementerian tersebut menunjukkan koordinasi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun pengelolaan komoditas desa.
Pemerintah berharap penguatan verifikasi, validasi, dan koordinasi antarinstansi dapat mendukung pelaksanaan Program KDKMP secara lebih tertib dan akuntabel. Melalui mekanisme tersebut, setiap pembangunan koperasi desa diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat di daerah.
