DKI Revisi Perda Pajak, Pemprov Pastikan Tak Membebani Warga
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Revisi aturan tersebut diklaim bukan untuk menambah beban masyarakat, melainkan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kebijakan nasional sekaligus memperkuat pelayanan publik.
Perubahan perda saat ini masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Sejumlah penyesuaian diusulkan agar sistem perpajakan dan retribusi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta.
Salah satu perubahan yang diusulkan adalah penegasan definisi kendaraan umum sebagai dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Selain itu, pemerintah juga mengatur kembali ketentuan mengenai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, termasuk pengecualian untuk kapasitas tertentu sesuai regulasi pemerintah pusat.
Revisi juga mencakup perluasan objek yang dikecualikan dari pajak reklame serta pembebasan retribusi pelayanan kebersihan bagi satuan pendidikan. Pemerintah turut mengusulkan penyesuaian sejumlah objek dan tarif retribusi agar selaras dengan perkembangan pelayanan daerah dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Dalam pembahasannya, sejumlah fraksi di DPRD meminta agar perubahan perda tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Mereka mendorong pemerintah melakukan kajian dampak terhadap daya beli masyarakat, pelaku usaha, dan iklim investasi sebelum menetapkan perubahan tarif maupun objek pajak. Perlindungan terhadap kelompok berpenghasilan rendah, UMKM, serta peningkatan transparansi administrasi perpajakan juga menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.
Pemprov DKI menegaskan revisi perda diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi layanan perpajakan serta penyederhanaan mekanisme administrasi menjadi bagian dari agenda reformasi fiskal daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa menambah beban yang tidak perlu bagi masyarakat.
Hingga kini, pembahasan masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta. Apabila disetujui, perubahan perda akan menjadi dasar baru dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dengan pemerintah menargetkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan terhadap masyarakat serta dunia usaha.
