Prabowo Tak Akan Beri Bantuan Khusus Pada Tersangka
Habiburokhman selaku Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR memberikan respon atas berkembangnya polemik terkait proses hukum Febrie Adriansyah, eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dengan Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menegaskan bahwa Prabowo sangat menjunjung tinggi penegakan hukum sehingga tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun, termasuk orang yang memiliki kedekatan dengan dirinya yang tersandung permasalahan hukum.
Prabowo Disebut Konsisten Menegakkan Hukum
Habiburokhman mengatakan Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, tidak ada ruang bagi perlakuan istimewa terhadap siapa pun, termasuk kader partai, pejabat pemerintah, maupun orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden.
Ia menegaskan komitmen tersebut menjadi prinsip dasar pemerintahan Prabowo dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional, independen, dan bebas dari campur tangan kekuasaan.
Bantah Presiden Campuri Proses Hukum
Pernyataan Habiburokhman juga menanggapi anggapan bahwa Presiden dapat memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan penanganan perkara pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, Presiden tidak pernah memberikan instruksi untuk melindungi seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Sebaliknya, seluruh perkara harus diproses berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku tanpa memandang latar belakang maupun kedekatan dengan penguasa.
Respons atas Polemik Kasus Febrie Adriansyah
Habiburokhman menyampaikan pernyataan tersebut setelah muncul polemik menyusul pernyataan kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang sempat mengaitkan proses hukum kliennya dengan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan juga telah menegaskan agar perkara hukum tidak dikaitkan dengan Presiden. Pemerintah meminta seluruh pihak menghormati independensi aparat penegak hukum dan tidak membangun narasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Penegakan Hukum Harus Bebas Intervensi
Habiburokhman menilai keberhasilan reformasi hukum sangat bergantung pada independensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada institusi penegak hukum agar setiap perkara dapat diselesaikan secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Supremasi Hukum
Dengan sikap tersebut, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan menjadi harapan pemerintah untuk terus menjaga seluruh proses hukum berlangsung transparan, adil, dan akuntabel. Pemerintah tegaskan bahwa seluruh proses hukum telah diserahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum dan tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.
