ESDM Kaji Tangki BBM hingga 30.000 KL di Selayar, Perkuat Pasokan Sulsel
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji usulan pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) berkapasitas hingga 30.000 kiloliter (KL) di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Infrastruktur tersebut diproyeksikan memperkuat ketahanan pasokan energi sekaligus mengurangi kerentanan distribusi BBM di kawasan Indonesia timur.
Usulan pembangunan fasilitas itu datang dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM M. Rizwi Jilanisaf Hisjam menyebut lokasi tersebut berpotensi menjadi salah satu titik strategis untuk memperkuat jaringan penyimpanan nasional, terutama di tengah upaya pemerintah meningkatkan cadangan energi.
Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan solar di Selayar berada pada kisaran 30–50 KL per hari dengan rencana kapasitas penyimpanan awal sekitar 6.000 KL. Konsumsi Pertalite diperkirakan 20–40 KL per hari dengan kebutuhan tangki sekitar 4.000 KL, sedangkan Pertamax membutuhkan sekitar 5–10 KL per hari dengan kapasitas penyimpanan awal 2.000 KL.
Dengan kebutuhan total sekitar 70–90 KL per hari, kapasitas fasilitas yang sedang dipertimbangkan berada dalam rentang 10.000 hingga 30.000 KL. Namun, pembangunan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait aspek teknis, keekonomian, lokasi, serta skema pengelolaannya.
Pemerintah daerah menyatakan kesiapan mendukung proyek tersebut, termasuk penyediaan lahan. Fasilitas yang diusulkan tidak hanya mencakup tangki timbun, tetapi juga dapat dilengkapi dermaga kapal tanker, jaringan pipa distribusi, sarana bongkar muat, serta sistem keamanan dan pengendalian lingkungan.
Pembangunan penyimpanan lokal dinilai penting karena karakter geografis Kepulauan Selayar membuat distribusi energi sangat bergantung pada transportasi laut. Infrastruktur baru diharapkan memperpendek rantai logistik dan meningkatkan keandalan pasokan ketika terjadi gangguan distribusi.
Kementerian ESDM selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk badan usaha sektor energi, untuk menilai kelayakan proyek. Jika terealisasi, fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat infrastruktur hilir migas dan ketahanan energi di Sulawesi Selatan serta kawasan timur Indonesia.
